Minsel (KS) – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan menerima kunjungan kerja penting dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Perwakilan Sulawesi Utara, pada Selasa (24/02/2026).
Kunjungan ini menandai langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah di wilayah tersebut.
Kepala BKAD Minahasa Selatan, Drs. James J. Tombokan, menyambut langsung rombongan dari Kementerian Keuangan, didampingi oleh Kepala Bidang Aset, Ibu Ischaal L. Bangki, SE., M.M, beserta jajaran staf BKAD.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.
Fokus utama dari kunjungan ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BKAD, khususnya dalam hal penilaian Barang Milik Daerah (BMD).
Pelatihan dan pengembangan kompetensi penilai BMD ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset-aset daerah dinilai secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Minahasa Selatan.
Drs. James J. Tombokan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa pengelolaan aset daerah yang optimal merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, koordinasi antara BKAD dan DJKN dapat semakin ditingkatkan, sehingga pengelolaan BMD di Minahasa Selatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Ibu Ischaal L. Bangki menambahkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dalam penilaian BMD akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah.
“Dengan penilaian aset yang akurat, kita dapat memaksimalkan potensi aset daerah untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan di Minahasa Selatan,” jelasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal dalam transformasi pengelolaan aset daerah di Minahasa Selatan. Dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan komitmen dari seluruh jajaran BKAD, Kabupaten Minahasa Selatan optimis dapat mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
(PK)
