JAKARTA, MSN – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas ASN di daerah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 di Jakarta (19/11/2025). Rakornas yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita,” yang selaras dengan fokus pemerintah pada delapan agenda pembangunan nasional.
Kehadiran Bupati FDW tidak hanya seremonial. Beliau didampingi oleh Kepala BKPSDM Minahasa Selatan, Sonny Makaenas, A.P., S.IP., M.Si., menunjukkan keseriusan Pemkab Minsel dalam menyelaraskan kebijakan kepegawaian dengan program pembangunan daerah.
Sonny Makaenas menyatakan bahwa Rakornas ini menjadi momentum penting bagi BKPSDM untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. “Kami akan mempercepat implementasi kebijakan kepegawaian yang inovatif dan berdampak langsung bagi masyarakat Minsel,” ujarnya. BKPSDM Minsel akan proaktif dalam mewujudkan Asta Cita melalui peningkatan profesionalisme, adaptasi terhadap perubahan, dan menjaga integritas ASN.
Rakornas ini juga menjadi ajang akselerasi Bidang kepegawaian mulai dari pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengelolaan ASN.
Rapat koordinasi ini menyoroti enam materi utama yang menjadi fokus pengembangan ASN di era digital. Pertama, pemanfaatan Platform ASN Digital sebagai motor penggerak transformasi digital nasional. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan publik, serta mendorong partisipasi aktif ASN dalam ekosistem digital.
Kedua, reformasi birokrasi menjadi agenda penting untuk menciptakan birokrasi yang lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Reformasi ini mencakup penyederhanaan proses bisnis, pengurangan regulasi yang menghambat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketiga, peningkatan kualitas data ASN menjadi krusial dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi landasan bagi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kinerja ASN.
Keempat, penggunaan DATASENA (Data Science untuk ASN) sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang presisi. DATASENA memungkinkan para pengambil kebijakan untuk menganalisis data secara komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti.
Kelima, penguatan penggunaan sistem digitalisasi dalam layanan kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan ASN. Sistem digitalisasi akan mempermudah proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat pengambilan keputusan.
Keenam, penguatan merit sistem melalui manajemen talenta menjadi kunci untuk menciptakan ASN yang kompeten dan profesional. Manajemen talenta akan memastikan bahwa ASN ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan potensinya, serta diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh ASN untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, ASN dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
(PK)
